Bobby Nasution Dorong Daerah Manfaatkan Pendanaan Alternatif untuk Kejar Pembangunan

Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan kesiapan Pemprov Sumut membantu kabupaten dan kota dalam memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD. Upaya ini menjadi penting mengingat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Penyesuaian tersebut mencapai total sekitar Rp4,7 triliun. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), yang turun sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar 59%. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) turun sekitar Rp3,2 triliun dari tahun sebelumnya.

Situasi ini mendorong daerah untuk mencari sumber pendanaan lain demi memastikan pembangunan tetap berjalan. Skema yang paling sering digunakan adalah pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Baca juga: PKK Sumut–DWP Bersinergi Rayakan HUT ke-26 DWP Sumut dengan Meriah

Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut siap membantu terkait pembayaran bunga pembiayaan, dengan skema yang bisa disesuaikan. Ia menyebut bantuan tersebut dapat menjadi solusi agar pembangunan daerah tidak terhambat.

Ia juga menyoroti bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan terbesar hampir di seluruh daerah. Selain itu, infrastruktur sering menjadi janji utama dalam kampanye para calon kepala daerah, sehingga keberlanjutannya menjadi sangat penting.

Menurut Bobby, Pemprov Sumut berupaya menghadirkan SMI dan PII agar daerah mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme kerja sama pembiayaan. Pendampingan ini diharapkan bisa mempermudah daerah dalam memaksimalkan skema pendanaan alternatif.

Dari pihak PT SMI, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Faaris Pranawa memberikan gambaran mengenai pembiayaan di Sumatera. Ia menyebut enam provinsi di pulau tersebut tercatat sebagai debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut.

Baca juga: Dorongan Bobby Nasution agar ASN Melek Pasar Modal

Total proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut sendiri terdapat enam kabupaten/kota sebagai debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan menjadi sektor paling dominan dalam pemanfaatan pendanaan di Sumut. Menurutnya, pembangunan jalan sangat penting untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk kepala daerah se-Sumut, pimpinan PT PII, Kanwil DJKN Sumut, serta kepala BKAD dan Bappelitbang dari berbagai kabupaten/kota.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan daerah tetap bisa membangun, meskipun pendanaan APBD mengalami penyesuaian signifikan.