Senin, 17 NOVEMBER 2025 • 22:16 WIB

Realisasi APBD Sumut 2025 Melampaui Rata-Rata Nasional

Author

Rakor Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual dan diikuti Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (17/11/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan hasil yang positif sepanjang 2025. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar oleh Kemendagri, Sumut tampil sebagai salah satu provinsi dengan capaian di atas rata-rata nasional.

Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap. Pertemuan berlangsung dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (17/11/2025).

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa secara nasional realisasi anggaran masih berada di angka 64,43%. Angka ini dinilai belum mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 92%.

Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran mengingat waktu yang tersisa sebelum tutup buku hanya sekitar satu bulan. Ia menekankan agar masing-masing daerah segera mengidentifikasi langkah-langkah percepatan.

Di tengah kondisi tersebut, Sumut mencatatkan kinerja yang lebih progresif. Realisasi belanja daerah mencapai 67,18%, sementara realisasi pendapatan berada pada angka 80,56%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional.

Baca juga: Pertama di Luar Jawa, Sumut Gelar Kejuaraan Atletik Asia Tenggara

Tomsi menilai bahwa capaian Sumut perlu dipertahankan ke depannya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih ada sejumlah kabupaten/kota yang realisasi anggarannya masih rendah dan memerlukan perhatian ekstra.

Beberapa daerah dengan serapan rendah termasuk Kabupaten Nias Barat dengan realisasi 49,34%, Kota Medan 54,66%, dan Kota Gunungsitoli 57,37%. Tomsi berharap daerah-daerah tersebut dapat bergerak cepat mengikuti capaian provinsi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, SDM yang berkualitas akan memastikan pengelolaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan sesuai ketentuan.

Dalam rakor tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan sejumlah strategi percepatan realisasi. Mulai dari percepatan pengadaan sejak akhir Agustus hingga optimalisasi belanja melalui e-katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Baca juga: Sumut Jadi Markas TC Timnas Voli Putri Menuju SEA Games 2025

Agus juga mendorong Pemda untuk segera menetapkan pejabat pengelola keuangan dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia menilai langkah-langkah tersebut akan membantu mendorong percepatan realisasi.

Selain itu, pembentukan tim monitoring dan evaluasi menjadi salah satu langkah yang ditekankan. Pemberian reward dan punishment, penyederhanaan kontrak, hingga pendampingan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korsupgah KPK juga disampaikan sebagai strategi penting.

Agus menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus dimaksimalkan agar realisasi APBD dapat mencapai target sebelum akhir tahun anggaran.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU