Harga Beras Naik di Tiga Daerah, Pemda Didorong Kendalikan Lonjakan Harga Beras

Surya ikuti Rakor pengendalian inflasi yang berlangsung secara virtual di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (16/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri rapat koordinasi yang membahas pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu berlangsung secara virtual pada Selasa (16/9/2025) dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah mengambil langkah nyata menekan kenaikan harga beras.

Menurutnya, saat ini ada 93 kabupaten/kota di Indonesia yang harga berasnya mengalami kenaikan. Kondisi ini perlu perhatian serius karena beras merupakan komoditas utama yang sangat berpengaruh pada inflasi.

Di Sumatera Utara, kenaikan harga beras terpantau di tiga daerah, yaitu Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kota Binjai. Daerah-daerah tersebut diminta melakukan intervensi dengan lebih cepat.

Tomsi menekankan pentingnya distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, beras SPHP harus disalurkan lebih merata ke seluruh kabupaten/kota agar gejolak harga bisa ditekan.

Baca juga: Figur Muda Akbar Buchari Dipuji Sebagai Kandidat Ideal Menpora

“Stok beras nasional sebenarnya mencukupi bahkan berlimpah. Permasalahannya justru ada di distribusi. Maka dari itu, saya minta penyebaran beras SPHP dipercepat hingga ke pelosok,” ujar Tomsi.

Ia juga mengingatkan Bulog untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah ini dianggap penting agar stok yang tersedia bisa segera dirasakan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, Epi Sulandri, menyampaikan bahwa Bulog sudah membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan harga. Tim ini ditugaskan memonitor langsung kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras.

Epi menjelaskan, penyaluran beras SPHP tidak hanya melalui pasar rakyat. Distribusi juga dilakukan lewat ritel modern serta jaringan pengecer lain agar menjangkau masyarakat luas.

Baca juga: Terbuka untuk Imigran, Pemko Medan Pastikan Rasa Aman Warga Tak Terganggu

Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini diperlukan supaya kebijakan di lapangan lebih selaras antara pemerintah daerah dengan Bulog.

Menurut Epi, monitoring akan terus dilakukan secara rutin. Dengan begitu, setiap gejolak harga dapat segera ditangani melalui distribusi beras SPHP yang lebih cepat.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, dan Bulog diharapkan bisa mengendalikan harga beras. Harapannya, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan tekanan inflasi dapat dikurangi.