Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Resmi Diserahkan Sekdaprov Sumut

Togap sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025. Penyerahan ini dilakukan kepada Badan Anggaran DPRD Sumut dalam sebuah pertemuan di Aula Kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Togap menyampaikan harapannya agar proses pembahasan hingga persetujuan Ranperda Perubahan APBD bisa berjalan sesuai jadwal. Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menuntaskan agenda ini.

Menurut Togap, perubahan KUA dan PPAS 2025 tidak lepas dari kondisi riil keuangan daerah. Penyesuaian target pendapatan asli daerah menjadi salah satu fokus utama. Hal ini mempertimbangkan capaian pendapatan tahun 2024 serta perkembangan tahun berjalan.

Baca juga: DWP Sumut Gaungkan Kolaborasi Lawan Stunting di Tapanuli Utara

Selain itu, belanja daerah akan dioptimalkan agar sejalan dengan visi, misi, dan program kerja Gubernur Sumut. Penyelarasan anggaran juga diupayakan agar sinkron dengan agenda pembangunan nasional.

Togap menjelaskan, alokasi anggaran juga diarahkan pada penanganan bencana alam. Langkah ini diperlukan karena Sumut kerap menghadapi risiko bencana yang tak terduga.

Ia menambahkan, antisipasi dampak sosial dan ekonomi juga masuk dalam prioritas. Pemprov ingin memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika yang tidak dapat diprediksi.

“Kami berharap pembahasan dapat selesai sesuai tenggat undang-undang. Kolaborasi dengan DPRD akan sangat menentukan hasil akhirnya,” ucapnya.

Baca juga: Perkuat Koordinasi, Wagub Sumut Dorong Penanganan Inflasi dan Kemiskinan

Pertemuan ini turut dihadiri oleh pimpinan Banggar DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut juga menjadi bagian penting dalam forum tersebut.

Dengan penyampaian rancangan ini, proses politik anggaran di Sumut memasuki tahap penting. Ranperda Perubahan APBD 2025 diharapkan bisa segera disahkan.

Bagi Pemprov, percepatan ini sangat krusial untuk memastikan program prioritas berjalan tanpa hambatan. Anggaran yang realistis dan adaptif diyakini mampu mendukung pembangunan daerah.

Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Sumut menargetkan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan. Harapan besar dititipkan pada proses pembahasan yang akan datang.