Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sumatera. Program ini akan diluncurkan di Palembang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama TPIP dan TPID. Pelaksanaannya dirangkaikan dengan rapat koordinasi lintas daerah dan instansi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut gerakan ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program pengendalian inflasi sebelumnya.
Menurutnya, dinamika tantangan pangan yang semakin kompleks menuntut adanya pendekatan yang lebih fokus dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga: HUT Gerindra ke-18, Bobby Nasution Turun Bersihkan Sungai Deli
GPIPS dirancang untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, sekaligus mendukung stabilisasi harga secara lebih komprehensif.
Tema kegiatan menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional serta antisipasi dampak curah hujan ekstrem terhadap produksi pertanian.
Dalam rapat koordinasi tersebut, terdapat tiga isu utama yang akan dibahas, yaitu pemulihan sektor pertanian pascabencana, mitigasi risiko iklim, dan pengendalian inflasi pangan saat HBKN.
Poppy menjelaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan iklim dan bencana, sebagian besar wilayah Sumatera mencatatkan deflasi kelompok bahan makanan pada Januari 2026.
Kondisi ini didukung oleh peningkatan pasokan hortikultura seperti cabai dan bawang merah serta distribusi pangan yang relatif lancar.
Baca juga: Pemko Medan Ajak Warga Jaga Sungai Deli Lewat Gotong Royong Rutin
Pemulihan lahan pertanian dan penguatan pasokan di daerah sentra diharapkan terus berlanjut agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.
Kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID ini akan dihadiri berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia dan BULOG.
Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pengendalian inflasi daerah demi mendukung target inflasi nasional tahun 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA