Rico Waas Tegaskan Penguatan Menyeluruh Kesiapsiagaan Bencana di Kota Medan

Rico Waas saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 Dalam Rangka Peningkatan Ketangguhan Bencana, Pengendalian Banjir, Kesiapsiagaan Kota, Rabu (14/1/2026). (Pemko Medan)

Sumatera Utara - Banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025 menjadi titik evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Medan. Peristiwa yang berdampak pada hampir seluruh wilayah kota tersebut tidak ingin dibiarkan berlalu tanpa pembenahan menyeluruh.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bencana tersebut harus dijadikan dasar penguatan total kesiapsiagaan bencana. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pembangunan Kota Medan Tahun 2026.

Rapat yang digelar di Kantor Wali Kota Medan pada Rabu, 14 Januari 2026, dihadiri jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemko Medan.

Rico Waas mengingatkan bahwa banjir besar 2025 dirasakan sebagai yang terparah oleh banyak warga. Berdasarkan diskusi dengan Balai Wilayah Sungai, banjir tersebut disebut sebagai siklus 25 tahunan, namun potensi kejadian serupa tetap terbuka.

Baca juga: 7 Tips Rahasia Berbelanja Nyaman di Pasar Tradisional Sumatera Utara

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak hanya mengandalkan BPBD. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh OPD sesuai peran dan fungsi masing-masing, baik dalam mitigasi maupun respons darurat.

Dalam aspek koordinasi, Wali Kota menilai SOP penanganan bencana perlu disederhanakan agar lebih cepat dan efektif. Ia juga mendorong pengembangan aplikasi kebencanaan terintegrasi yang menampilkan data secara real time.

Rico Waas menyoroti persoalan komunikasi darurat akibat gangguan jaringan saat banjir. Ia meminta kesiapan perangkat pendukung, termasuk Starlink, disiapkan secara matang dengan mekanisme penggunaan yang jelas.

Penguatan relawan juga menjadi perhatian utama. Relawan diharapkan tidak hanya ada di tingkat kelurahan, tetapi juga di instansi, gedung, dan sektor usaha, dengan sistem komunikasi dua arah bersama BPBD.

Baca juga: HUT ke-79, Wakil Wali Kota Medan Harapkan Harian Waspada Terus Jadi Mitra Pemerintah

Keterbatasan personel BPBD dinilai sebagai tantangan serius. Karena itu, pelibatan masyarakat dan mahasiswa melalui pelatihan fleksibel, termasuk daring, menjadi solusi yang didorong.

Setiap kelurahan diminta menetapkan titik kumpul dan lokasi evakuasi berkapasitas 150 hingga 300 orang. Sementara itu, kecamatan harus memiliki lokasi evakuasi besar yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang.

Rico Waas juga menekankan standar logistik, sarana prasarana, serta sistem peringatan dini harus diperkuat. Seluruh mitigasi, edukasi, dan teknis evakuasi diminta dituangkan dalam SOP yang terintegrasi agar kesiapsiagaan Kota Medan semakin tangguh.