Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo. (Pemprov Sumut)
Sumatera Utara - Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dalam beberapa bulan terakhir, laju inflasi daerah ini berhasil ditekan secara signifikan melalui serangkaian kebijakan terukur.
Berdasarkan data terkini, inflasi Sumut tercatat turun dari 5,32 persen secara tahunan pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada November 2025. Penurunan ini mencerminkan stabilitas harga kebutuhan pokok yang semakin terkendali.
Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah penerapan strategi 4K yang dijalankan secara konsisten. Strategi ini mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai langkah Pemprov Sumut sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, tren penurunan inflasi menjadi indikator bahwa kebijakan yang diambil mulai memberikan dampak nyata.
Baca juga: Hadiri RUPS-LB, Wali Kota Medan Dukung Transformasi Bank Sumut Jadi Perseroda
Meski demikian, Wahyu mengingatkan pemerintah agar tetap waspada, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang kerap memicu lonjakan permintaan. Kewaspadaan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga tetap terjaga.
Ia menyoroti komoditas cabai merah sebagai salah satu pemicu inflasi yang sering berulang. Pasokan cabai dari Sumut juga menyuplai provinsi lain seperti Riau dan Aceh, sehingga perlu pengaturan yang lebih strategis.
Menurut Wahyu, pembentukan kawasan khusus pertanaman cabai merah dapat menjadi solusi agar kebutuhan dalam daerah tetap terpenuhi tanpa mengganggu pasokan keluar daerah.
Di sisi lain, langkah cepat Pemprov Sumut melalui optimalisasi peran BUMD dalam mendatangkan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur, dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Strategi ini mampu meredam gejolak harga yang terjadi hampir merata di berbagai daerah.
Baca juga: Perumda Tirtanadi Sesuaikan Tarif, Masyarakat Berpenghasilan Rendah Diuntungkan
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi juga dirancang dalam kebijakan jangka menengah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027.
Dalam peta jalan tersebut, strategi 4K menjadi kerangka utama pengendalian inflasi. Berbagai program konkret disiapkan untuk memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga.
Pada aspek keterjangkauan harga, Pemprov Sumut menjalankan operasi pasar, sidak distribusi, pasar murah, hingga penguatan tata niaga bahan pokok. Sementara dari sisi pasokan, pengembangan kawasan pangan strategis terus diperluas.
Program pengendalian inflasi ini juga didukung oleh strategi komunikasi yang efektif. Peningkatan kualitas data, informasi komoditas pangan, serta publikasi kebijakan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA