Wagub Surya Instruksikan OPD Perketat Antisipasi Natal dan Tahun Baru

Wagub Surya usai mengikuti Rakor Mengantisipasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, secara virtual dari Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (11/12/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh OPD menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Seruan ini disampaikan usai mengikuti Rakor Nasional yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara virtual pada Kamis, 11 Desember 2025.

Rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dalam pertemuan itu, sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memastikan situasi daerah tetap kondusif menjelang masa liburan panjang. Setelah rakor, Surya langsung meminta OPD bekerja cepat.

Ia menyebut bahwa ada empat poin penting yang harus segera ditindaklanjuti. Di antaranya adalah antisipasi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan serta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda di setiap wilayah.

Selain itu, OPD juga diminta menerapkan mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, langkah ini menjadi penting untuk mencegah potensi bencana atau meminimalkan dampaknya.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Pekanbaru Tiba di Sumut, Wagub: Bentuk Solidaritas Luar Biasa

Poin strategis berikutnya adalah pemantauan dan pengendalian inflasi. Surya meminta agar instruksi ini dijalankan secara ketat untuk memastikan stabilitas harga menjelang Nataru. Hal ini juga terkait percepatan target realisasi APBD 2025 yang harus dicapai OPD.

Surya menjelaskan bahwa Mendagri juga mengeluarkan surat edaran untuk penundaan perjalanan dinas luar negeri mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar para pejabat fokus menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan publik selama masa libur.

Dalam Rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi Forkopimda serta pemangku kepentingan lain dalam memetakan potensi kerawanan. Setiap daerah diminta memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing.

Baca juga: Pemprov Sumut Gerak Cepat Salurkan Bantuan dari Pekanbaru untuk Daerah Terdampak

Tito juga meminta pemerintah daerah memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Ini termasuk pembentukan posko Nataru, penguatan sistem transportasi, serta pemeriksaan kelayakan angkutan umum.

Selain itu, beberapa kebijakan dilakukan untuk menekan inflasi selama masa libur. Salah satunya adalah pemberlakuan diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara. Kebijakan ini diharapkan mampu dirasakan oleh masyarakat.

Dengan serangkaian arahan ini, pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar pelayanan publik selama Natal dan Tahun Baru berjalan lancar. Surya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Ia menutup arahannya dengan harapan agar seluruh langkah mitigasi dan koordinasi dapat dijalankan optimal. Menurutnya, kesiapsiagaan OPD menjadi kunci kelancaran Nataru 2025–2026.