Wujudkan Tempat Tinggal Nyaman, Pemprov Sumut Dorong Program 3 Juta Rumah

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasmirizal Lubis saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Medan, (Senin (22/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berupaya mengatasi backlog perumahan dengan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, langkah ini diharapkan bisa mempersempit kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, backlog di provinsi ini mencapai 938.217 rumah tangga, setara dengan 9,5 persen dari total backlog nasional. Kondisi ini masih ditambah dengan ribuan keluarga yang menghuni rumah tidak layak.

Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, menyebut target pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2025 mencapai 15 ribu unit. Hingga saat ini, sudah ada 7.028 unit rumah yang resmi akad.

Selain program pembangunan rumah, Pemprov Sumut juga menargetkan bedah rumah untuk 400 unit RTLH tahun ini. Harapannya, kondisi pemukiman kumuh di berbagai daerah, terutama perkotaan, bisa segera dikurangi.

Baca juga: Pemprov Sumut Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Prioritas Presiden

Setiap unit RTLH yang dibedah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp30 juta. Namun, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan swakelola sehingga kualitas rumah dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Hasmirizal menegaskan bahwa dua program ini tidak hanya memberikan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan tata ruang yang lebih tertata. Hal ini diyakini akan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi wilayah.

Integrasi tata ruang juga diperhatikan serius, terutama keterkaitannya dengan transportasi publik, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau. Dengan begitu, kawasan perumahan baru tidak hanya layak huni, tetapi juga nyaman.

Lebih lanjut, Pemprov Sumut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses rumah MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dirancang agar lebih ramah bagi kalangan berpenghasilan rendah.

Baca juga: Pidato Prabowo di PBB Jadi Lanjutan Sejarah Diplomasi Sang Ayah

Melalui FLPP, masyarakat hanya perlu membayar uang muka 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bebas BBN, serta bunga tambahan 0 persen. Semua fasilitas ini diproyeksikan dapat meringankan beban warga yang ingin memiliki rumah.

Hasmirizal berharap program ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Dengan akses yang lebih mudah, semakin banyak keluarga bisa keluar dari kondisi rumah tidak layak dan beralih ke hunian yang sehat serta nyaman.

Pemprov Sumut optimistis, program ini akan memberi dampak besar bukan hanya pada kehidupan masyarakat, tetapi juga pada pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih modern dan tertata.