Dukung Program Indonesia Emas, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tekankan Pentingnya PPNS

Pelaksanaan Optimalisasi PPNS Dalam Penegakan Hukum Guna Mendukung Program Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045, Hotel Emerald Garden, Kamis, 10 Juli 2025. (Kemenkum Sumut)

Sumatera Utara - Acara "Optimalisasi PPNS Dalam Penegakan Hukum Guna Mendukung Program Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" digelar di Hotel Emerald Garden, Kamis (10/7/2025). Sahata Marlen Situngkir yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum hadir sebagai narasumber.

Dalam kesempatan itu, Sahata menyoroti satu hal yang menurutnya sangat penting: legalitas PPNS. Ia bilang, aspek legalitas ini jadi dasar utama yang bikin setiap tindakan penyidikan punya kepastian hukum.

"Kalau PPNS punya legalitas yang kuat, otomatis mereka punya kewenangan yang sah dan diakui hukum. Ini sangat penting agar nanti tidak ada yang mempersoalkan tindakan penyidikan mereka, baik dari segi administrasi maupun hukum," ujar Sahata.

Baca juga: Groundbreaking RSUD Pratama Nias Barat Diresmikan, Tingkatkan Layanan Kesehatan

Menurutnya, legalitas bukan cuma soal administrasi saja. Ini adalah fondasi biar PPNS bisa kerja dengan kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejalan sama upaya bikin penegakan hukum di Indonesia makin kuat.

Sahata yakin, dengan PPNS yang legalitasnya kuat, penyidikan tindak pidana tertentu di lingkungan pemerintahan bakal bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Akhirnya, ini pasti berkontribusi langsung ke program pembangunan nasional.

Ia juga berharap semua instansi pemerintah ngerti pentingnya legalitas ini. Sahata pengen PPNS dibekali pengetahuan hukum yang memadai, termasuk paham batas-batas dan kewenangan waktu melakukan penyidikan.

Kegiatan ini jadi momentum bagus buat aparatur sipil negara untuk memperdalam pemahaman hukum mereka. Dengan begitu, penegakan hukum bisa jalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan keadilan.

Baca juga: Bobby Nasution dan Kapolri Resmikan Groundbreaking 29 Dapur SPPG di Sumut

Penegakan hukum yang kuat dipercaya bisa menciptakan iklim pembangunan yang kondusif. Apalagi kalau didukung aparatur yang otoritasnya jelas dan perannya sesuai regulasi.

Menurut Sahata, sinergi antarinstansi juga perlu buat memperkuat efektivitas kinerja PPNS. Ga cuma aspek legalitas, tapi dukungan struktural dan teknis harus dikasih terus-menerus.

Dengan dasar hukum yang kuat dan integritas yang terjaga, PPNS diharapkan jadi pilar penting dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 lewat jalur penegakan hukum yang berkualitas.