BRS Diluncurkan, Sumut Integrasikan Dunia Usaha ke SDGs

Sulaiman Harahap saat di pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin (6/4/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs periode 2026–2030. Langkah ini ditandai dengan konsultasi publik yang digelar di Medan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 6 April 2026. Acara ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman Harahap meresmikan sistem baru. Sistem tersebut bernama Business Registration System SDGs.

BRS merupakan sistem pendaftaran bisnis berbasis digital. Sistem ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan peran dunia usaha. Hal ini dilakukan dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Zakiyuddin Ajak Tenaga Medis Bangkitkan Kepercayaan di RSUD Pirngadi

Sulaiman menegaskan bahwa dokumen RAD SDGs bukan sekadar administrasi. Penyusunannya dilakukan secara komprehensif.

Dokumen tersebut mengacu pada regulasi nasional. Selain itu, didukung oleh tenaga ahli yang kompeten. Pendekatan yang digunakan berbasis data valid. Kebijakan juga disusun dengan metode evidence-based.

Ia menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif. Prinsip No One Left Behind menjadi dasar utama. Selain itu, diterapkan juga konsep Build Forward Better. Pendekatan ini bertujuan memperkuat ketahanan daerah.

Fokusnya mencakup mitigasi risiko bencana. Serta penguatan infrastruktur yang berkelanjutan. Kepala Bapperida Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan target makro. Target tersebut menjadi bagian dari RAD SDGs.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen. Selain itu, pendapatan per kapita juga ditingkatkan. Angka kemiskinan diharapkan turun signifikan. Tingkat pengangguran juga ditargetkan menurun.

Baca juga: Bantuan Rp2,4 Juta per Tahun, PKH Medan Makmur Tepat Sasaran

Indeks Pembangunan Manusia turut menjadi perhatian. Targetnya terus mengalami peningkatan. Dikky menegaskan bahwa SDGs bukan lagi agenda tambahan. Namun menjadi kerangka utama pembangunan daerah.

Sistem BRS merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Termasuk USU dan JICA. Saat ini, ratusan pelaku usaha telah terdaftar. Targetnya akan terus meningkat hingga ratusan UMKM. Perwakilan JICA, Hisaaki Mitsui, memberikan apresiasi. Ia menilai sistem ini berpotensi menjadi contoh nasional.