Fokus Layanan Sosial, Sumut Bangun Sistem Mitigasi Bencana Berkelanjutan

Wagub Sumut saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/2/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara menjadi ruang penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan tersebut membahas sektor sosial, keagamaan, serta kebencanaan secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan sosial sekaligus penanganan bencana. Ia menyebut sinergi lintas sektor sebagai kunci percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Sumatera Utara saat ini berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Pemerintah daerah telah menempatkan masyarakat terdampak di hunian sementara.

Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan pemulihan mata pencaharian warga. Perbaikan infrastruktur vital menjadi prioritas untuk mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat.

Baca juga: Disdukcapil Medan Catat Kenaikan Layanan Hampir 30 Persen

Surya menyampaikan bahwa fase tanggap darurat berhasil dilewati dalam waktu kurang dari dua bulan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait.

Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah memperkuat sistem mitigasi berbasis teknologi. Edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko bencana jangka panjang.

Apresiasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI atas dukungan yang diberikan selama proses penanganan bencana. Kolaborasi dinilai mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

Pertemuan tersebut juga membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Pemerintah provinsi optimistis Embarkasi Medan mampu mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah.

Surya menegaskan komitmen menjaga standar pelayanan mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Hal ini menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan.

Baca juga: Medan Cetak Rekor Investasi, Kepemimpinan Rico–Zaki Berbuah Hasil

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menyatakan kunjungan reses bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi penggunaan anggaran fungsi agama dan sosial. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Ansori juga menyoroti perlunya optimalisasi APBD untuk perlindungan sosial dan peningkatan gizi anak. Pemberdayaan perempuan serta pendidikan anak disebut sebagai prioritas yang harus diperkuat.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan komitmen bersama dalam menjaga komunikasi antara pusat dan daerah. Bantuan sosial diharapkan tepat sasaran serta mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara inklusif.