DTSEN Jadi Penopang Kebijakan Publik, Bobby Nasution Soroti Pentingnya Data

Gubernur Bobby usai berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS Kota Medan, Senin (9/2/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya peran data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah di Sumut mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Permintaan tersebut disampaikan Bobby Nasution usai melakukan diskusi bersama Badan Pusat Statistik di Kantor BPS Kota Medan. Menurutnya, DTSEN akan menjadi rujukan besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bobby menilai, kebijakan yang baik harus dimulai dari data yang benar dan mewakili kondisi riil di lapangan. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen menjadikan data sebagai titik awal dalam setiap perencanaan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting dalam penginputan data DTSEN tahun 2026.

Baca juga: Pemko Medan Ajak Warga Jaga Sungai Deli Lewat Gotong Royong Rutin

Bobby juga menegaskan bahwa kunjungannya ke BPS bertujuan memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar valid. Ia tidak ingin proses perumusan kebijakan dimulai dari data yang keliru atau tidak terbarui.

Menurutnya, DTSEN akan menjadi instrumen besar dalam membaca kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumut. Dengan data yang solid, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang lebih terukur dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan sensus ekonomi. Sensus ini diharapkan menjadi tolok ukur peta ekonomi nasional sekaligus menangkap perkembangan transformasi ekonomi digital.

Baca juga: HUT Gerindra ke-18, Bobby Nasution Turun Bersihkan Sungai Deli

Asim menyebutkan, sensus ekonomi akan mencakup pelaku UMKM dan aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang. Pelaksanaan sensus ini juga akan berjalan seiring dengan pembaruan DTSEN.

Melalui pembaruan tersebut, pemerintah akan memiliki data by name by address terhadap sekitar 15 juta penduduk Sumut. Data ini dinilai sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Selain agenda diskusi, Bobby Nasution juga meresmikan ruang command center BPS. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan pemantauan data secara lebih modern.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, Sumatera Utara diharapkan mampu membangun kebijakan yang lebih tepat, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.