Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi terkait percepatan pemulihan pascabencana. Rapat berlangsung di Posko Darurat Bencana Sumut, Medan.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sumut Surya dan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenkoinfra, Ronny Ariuly Hutahayan.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Surya menyampaikan bahwa dampak bencana meluas ke 14 kabupaten dan 5 kota di Sumatera Utara.
Dari jumlah tersebut, terdapat enam wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, di antaranya Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Langkat.
Surya memaparkan data korban akibat bencana yang dinilai sangat memprihatinkan. Tercatat 369 orang meninggal dunia, 926 orang mengalami luka-luka, dan 71 orang masih dinyatakan hilang.
Baca juga: Rakerda PWI Sumut 2025, Pers Didorong Jaga Etika dan Nilai Demokrasi
Selain itu, jumlah pengungsi mencapai 4.477 kepala keluarga yang saat ini masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Kerusakan infrastruktur juga terjadi secara signifikan. Sebanyak 25 ruas jalan provinsi terdampak dengan 117 titik longsor, serta enam jembatan mengalami kerusakan total.
Kerugian pada sektor infrastruktur jalan diperkirakan mencapai Rp880,65 miliar. Sementara total kerugian lintas sektor, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan perumahan rakyat, mencapai Rp18,37 triliun.
Surya menjelaskan bahwa posko darurat telah beroperasi sejak 27 November, dan masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 24 Desember.
Baca juga: Kahiyang Ayu Dorong Kader PKK Jadi Garda Terdepan Cegah Kanker Serviks
Hingga saat ini, penyaluran bantuan logistik terus berjalan. Sebanyak 270,32 ton logistik disalurkan dari Posko Utama, ditambah 303,7 ton melalui Hanggar Lanud Soewondo.
Menanggapi kondisi tersebut, Ronny Ariuly Hutahayan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memprioritaskan pemulihan sektor pemukiman, termasuk pembangunan hunian tetap bagi pengungsi.
Ia menekankan pentingnya kajian risiko bencana sebelum penentuan lokasi hunian. Pemerintah daerah diminta segera memetakan dan mengusulkan lahan yang aman dari potensi bencana di masa depan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA