DPRD Sambut Baik Upaya Pemko Medan Atasi Banjir Rob dan Kemiskinan di Medan Utara

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (22/9/2025). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Sidang Paripurna DPRD Kota Medan pada Senin, 22 September 2025, menjadi ajang penyampaian pemandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD 2026. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, hadir langsung mengikuti jalannya sidang.

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, memimpin jalannya rapat. Hadir pula Wakil Ketua DPRD, Sekda Wiriya Alrahman, serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.

Fraksi PDI-P melalui Jusup Ginting Suka menyoroti 17 program prioritas Pemko Medan tahun 2026. Menurutnya, program kesehatan, khususnya UHC, sudah sangat membantu masyarakat.

Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan. Mulai dari alat kesehatan, tenaga medis, hingga ketersediaan ruang rawat inap. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat program kesehatan yang ada.

Baca juga: Transportasi Baru di Danau Toba, Bobby Nasution Jajal Pesawat Amfibi Perdana

Di bidang pendidikan, PDI-P mengingatkan perlunya pemerataan infrastruktur. Bantuan pendidikan untuk 500 siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP diharapkan segera direalisasikan agar anak-anak dapat melanjutkan sekolah.

Pergeseran anggaran sebesar Rp250 miliar dari Dinas PKPCKTR ke Dinas SDABMBK juga mendapat sorotan. Dana ini diprioritaskan untuk penanganan banjir rob dan pembenahan kawasan kumuh di Medan Utara.

Fraksi PDI-P menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap persoalan mendesak warga. Mereka berharap rencana itu direalisasikan sepenuhnya.

Baca juga: UHC Prioritas Resmi Diluncurkan di Binjai, Masyarakat Bisa Berobat Gratis Cukup dengan KTP

Selain itu, Fraksi Nasdem melalui Antonius Devolis Tumanggor menekankan pentingnya konsistensi Pemko dalam merencanakan pembangunan. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi dasar kebijakan.

Kolaborasi DPRD dan Pemko Medan disebut penting agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata. Skala prioritas pembangunan harus jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebelum sidang ditutup, Ketua DPRD menyerahkan berkas pemandangan umum fraksi kepada Wali Kota Medan. Proses ini menandai berlanjutnya tahapan pembahasan APBD 2026.

Dengan dukungan fraksi-fraksi, fokus pembangunan di Medan Utara diharapkan segera terwujud. Kebijakan anggaran ini menjadi langkah awal memperbaiki kawasan sekaligus menekan persoalan banjir rob.