Pemerintahan Sumut Bergerak Cepat Jaga Layanan untuk Warga

Gubernur Sumut saat bertemu Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di ruang kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (23/2/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kepastian ini disampaikan saat bertemu Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Menurut Bobby, pelayanan publik harus tetap hadir agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan dasar di tengah situasi darurat. Rumah sakit dan Puskesmas menjadi prioritas utama perbaikan selama masa bencana.

Ia menjelaskan bahwa secara fisik sejumlah kantor desa memang terdampak cukup berat. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di daerah terdampak telah kembali aktif dan berjalan.

Dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam disebut sempat tertimbun longsor. Selain itu, akses menuju sejumlah wilayah, khususnya Tapanuli Tengah, sempat terputus.

Baca juga: Safari Ramadan Perdana, Rico Waas Tegaskan Pembangunan Dimulai dari Niat Bersih

Bobby menyampaikan rasa syukur atas bantuan pemerintah pusat yang dinilai membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan.

Pemprov Sumut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

Bantuan juga disalurkan melalui ASN Bapeg Sumut berupa sembako yang didistribusikan lewat posko bencana. Selain itu, bantuan sebesar Rp2 miliar diberikan kepada pemerintah daerah terdampak.

Wamen PANRB Purwadi Arianto menyampaikan kunjungannya bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak.

Baca juga: Dilantik di Ramadan, 213 Pejabat Diminta Kerja Tanpa Santai

Hal yang menjadi perhatian meliputi tata kelola layanan pemerintahan, perlindungan ASN, fleksibilitas kerja aparatur, integrasi layanan digital, serta penyelamatan arsip pemerintahan.

Purwadi juga menekankan pentingnya pelayanan publik digital, termasuk layanan administrasi seperti surat kendaraan dan pertanahan, agar masyarakat tetap terlayani.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, sejumlah pimpinan perangkat daerah, serta jajaran Kementerian PANRB.

Melalui langkah ini, Pemprov Sumut memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun dalam kondisi pascabencana.