Buruh Sumut Temui Bobby Nasution, Bahas Sejahtera Lewat Upah dan Perumahan

Bobby Afif Nasution bertemu dengan Pengurus Asosiasi Gerak Buruh untuk Sumut, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (11/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution melanjutkan mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat buruh. Pertemuan ini dilaksanakan di di Kantor Gubernur Sumut, tepatnya di lantai 9 Anjungan, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (11/9/2025).

Adapun topik utama yang dibahas soal kenaikan upah buruh beserta program kepemilikan rumah subsidi. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama asosiasi buruh.

Bobby menyampaikan dukungan pribadinya terhadap kenaikan upah minimum. Tapi menurutnya, kebijakan tersebut harus selaras sama kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta kemampuan pelaku usaha.

Ia juga menyinggung laporan terkait biaya tak terduga yang bikin ada beban pelaku usaha. Seperti biaya kutipan liar, uang bongkar, sampai pungutan ilegal lainnya, hal ini disebut menggerus anggaran perusahaan sampai 30%.

Menurut Bobby, kalau beban tersebut bisa dihapuskan, maka dana perusahaan bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Ia menekankan perlunya kerjasama semua pihak demi tercapainya kondisi yang kondusif.

Baca juga: 24 Negara Ramaikan Trail of The Kings Lake Toba by UTMB, Persiapan Hampir Rampung

Selain itu, Bobby juga mensoroti program rumah subsidi dari pemerintah pusat. Harga maksimum satu unit rumah subsidi ditetapkan sebesar Rp166 juta. Menurutnya, angka ini masih berpotensi buat diturunkan.

Pemprov Sumut akan komit menanggung biaya awal pembelian rumah bagi buruh. Biaya notaris sama provinsi yang semula bisa capai Rp8 juta, sekarang diperkirakan cuma sekitar Rp1,2 juta berkat subsidi pemerintah.

Bobby menambahkan, kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Sumut sampai 15 ribu unit. Dari jumlah tersebut, ada porsi khusus yang diperuntukkan bagi buruh.

Ia juga meminta agar pembangunan rumah subsidi diprioritaskan dekat kawasan industri. Menurutnya, hal itu penting untuk mengurangi biaya transportasi tambahan yang bikin beban pekerja.

Baca juga: Komitmen Wali Kota Medan: Aspirasi Buruh Harus Didengar dan Diperjuangkan

Dari pihak buruh, Ketua SPSI Sumut CP Nainggolan menyampaikan tuntutan kenaikan upah sebesar 8,5% sampai 10,5%. Menurutnya, penyesuaian upah penting agar pekerja mampu punya rumah subsidi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri pejabat Pemprov Sumut, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah elemen serikat pekerja lainnya. Dialog ini menunjukkan upaya bersama antara pemerintah dan buruh dalam mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan pekerja.