Sumut Gaspol Tekan Inflasi, Ekonomi Daerah Didorong Tumbuh

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 melalui zoom meeting di ruangan Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (11/8/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya. Langkah ini juga diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Keseriusan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025.

Rakor tersebut diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, melalui zoom meeting. Adapun kegiatan ini berlangsung di ruang Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, yang digelar pada Senin, 11 Agustus 2025.

Dalam pertemuan itu, pemerintah memaparkan beberapa langkah yang segera dilakukan. Di antaranya percepatan realisasi APBD dan investasi, baik PMA maupun PMDN. Termasuk juga percepatan proyek infrastruktur pemerintah dan pengendalian harga pokok.

Langkah lainnya adalah mencegah ekspor-impor ilegal serta memperluas lapangan kerja. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, hingga industri manufaktur juga menjadi fokus. Selain itu, pemerintah akan mempermudah perizinan usaha.

Baca juga: Satpol PP dan Damkar Medan Diminta Perkuat Pengawasan Ketertiban Publik

Menurut Surya, upaya ini merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Tujuannya, memetakan wilayah yang menjadi prioritas pengendalian inflasi.

Surya menegaskan perlunya kerja sama tim dalam setiap program. Ia meminta semua kegiatan yang dapat menekan inflasi segera dijalankan. “Mainkan saja,” tegasnya dalam pernyataan usai rakor.

Berdasarkan data BPS, inflasi bulanan Sumut pada Juli 2025 tercatat 0,76%. Beras dan bawang merah menjadi komoditas penyumbang terbesar. Kelompok pendidikan juga memberikan andil signifikan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan kenaikan biaya pendidikan biasanya terjadi pada Juli dan Agustus. Hal ini terkait pembayaran uang kuliah dan biaya sekolah lainnya. Kondisi tersebut berpengaruh pada laju inflasi bulanan.

Baca juga: Laga Timnas U-17 di Sumut Dijaga Ketat Sesuai Standar FIFA

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan bahwa puncak produksi beras terjadi pada Juni.
Memasuki kemarau, produksi akan menurun pada September dan Oktober. Karenanya, stabilisasi harga beras menjadi salah satu langkah kunci.

Tito mengungkapkan stok beras nasional di Bulog dan swasta mencapai 4 juta ton. Bulog telah mengeluarkan 1,3 juta ton, yang akan didistribusikan tepat sasaran. Distribusi ini diharapkan menjaga kestabilan harga di pasar.

Ia berharap hasil rakor ini menjadi gambaran menyeluruh tentang kondisi inflasi tiap daerah.
Dengan begitu, langkah strategis dapat segera diambil oleh pemerintah pusat, kementerian terkait, dan kepala daerah.
Upaya bersama ini diharapkan efektif menekan inflasi secara nasional.