PH Sebut Dakwan terhadap Dzulmi Eldin  Tak Jelas
Terdakwa Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan. (ANTARA/Munawar)
News
Kota Medan

PH Sebut Dakwan terhadap Dzulmi Eldin Tak Jelas

Jumat, 13 Maret 2020 17:35 WIB 13 Maret 2020, 17:35 WIB

INDOZONE.ID - Penasihat Hukum (PH) Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin menyebut bahwa surat dakwaan JPU Penuntut KPK di Pengadilan Tipikor Medan tidak jelas sehingga harus batal demi hukum.

"Surat dakwaaan KPK tersebut kabur dan tidak tepat, maka harus dibatalkan oleh Majalis Hakim," ujar Penasihat Hukum Dzulmi Eldin, Nizamuddin, saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (12/3/2020).

Ia mengatakan dalam surat dakwaan, baik dakwaan pertama maupun kedua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak menguraikan secara jelas keterlibatan Eldin dalam kasus suap sebesar Rp2,1 miliar itu.

Dalam dakwaannya, JPU KPK, Iskandar Marwanto mengatakan Eldin menerima suap sebesar Rp2,1 miliar dari para Kepala Dinas di lingkungan Pemko Medan. Eldin didakwa telah menerima uang suap salah satunya dari Kadis PUPR Medan, Isa Ansyari sebesar Rp130 juta.

"Peristiwa suap itu terjadi pada bulan Oktober 2019," kata Iskandar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/3/2020).

JPU KPK menyebut uang itu merupakan imbalan karena Eldin telah mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan. Perkara selanjutnya terkait perjalanan dinas Eldin dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Namun perjalanan dinas itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menutupi biaya perjalanan dinas itu, Eldin memerintahkan stafnya, Syamsul Fitri untuk mencari dana sekitar Rp800 juta. Sejumlah kepala dinas diminta untuk menyerahkan uang untuk menutupinya.

JPU KPK menyebutkan Eldin telah menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sidang kasus ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis depan (19/3/2020) dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan para saksi.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Tonggo Simangunsong
Budi Setiawan
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US