INDOZONE.ID - Sebanyak 20 perwakilan penerima bantuan secara simbolis menerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi.
Acara ini juga turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pada tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil.
"Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh Tanah Air, dan mulai dibagikan pada hari ini,” ujarnya seperti yang dikutip Indozone, Jumat (30/7/2021).
Dikatannya, jumlah tersebut terdiri atas dua tahap, di mana pemerintah telah menyalurkan BPUM tahap I sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Adapun penyaluran BPUM tahap II akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro pada bulan Juli hingga sebelum bulan September 2021, dengan total anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Sementara, bantuan yang diterima masing-masing pelaku usaha adalah sebesar Rp1,2 juta. Dalam hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, berharap bantuan tersebut dapat mendorong ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil.
Kondisi yang sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini, dirasakan oleh semua, tidak hanya pelaku usaha mikro dan kecil tetapi juga pelaku usaha menengah hingga besar.
“Semuanya pada kondisi yang sangat-sangat tidak mudah, sangat sulit dan itu juga tidak hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia semuanya kondisinya sama,” ujarnya.
Maka dari itu, mantan Wali Kota Solo ini, berpesan, agar para pengusaha usaha mikro dan kecil tetap bekerja lebih keras dan tahan banting dalam situasi ini.
“Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun mungkin omzetnya turun sampai 75 persen, turun sampai separuh, ya tetap harus kita jalani,” tuturnya.
Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga menyampaikan, pemerintah terus mengintensifkan program vaksinasi nasional yang diharapkan dapat selesai di akhir tahun ini.
“Kalau sudah 70 persen [penduduk divaksinasi], itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity,” pungkasnya.
Kemudian, pemerintah juga terus menyeimbangkan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diambil, kata Jokowi, adalah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya lonjakan kasus akibat adanya varian Delta, yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.
“Tidak ada jalan lain saat itu, karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semua titik-titik semuanya merah, tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan, yaitu dengan PPKM Darurat,” ucapnya.
Pasca pelaksanaan kebijakan tersebut, disampaikannya, kasus di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sudah mulai turun secara perlahan. Bahkan, ia mencontohkan, tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet telah mengalami penurunan.
"Sempat menyentuh angka 90 persen saat ini berada di angka 38 persen. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan, tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini penularannya sangat cepat sekali,” ujarnya.
Menutup arahannya, Kepala Negara kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dari menerapkan protokol kesehatan untuk menekan laju penularan COVID-19 dan pandemi dapat segera berakhir.
