INDOZONE.ID - Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) ternyata tidak sepenuhnya milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura (AP) II (Persero). Pasalnya sebagian saham bandara yang menjadi kebanggan masyarakat Sumut itu sudah dimiliki pihak asing, yakni GMR Airports Consortium yang berbasis di India.
Dari data yang dihimpun, GMR Airports Consortium India sendiri merupakan anak perusahan GMR Airport Internasional yang cabang lainnya berada di Paris, Prancis. GMR Airport Internasional memenangkan tender strategic partnership Kualanamu International Airport dengan masa pengelolaan selama 25 tahun.
Bahkan, 49% saham Bandara Internasional Kualanamu dimiliki perusahaan tersebut. Sementara saham mayoritas 51% tetap miliki AP II.
Dirut PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan antara AP II menjalin kerja sama bisnis dalam skema Joint venture company (JVCo) dengan GMR Airport Internasional yang kemudian membentuk perusahaan baru yakni PT Angkasa Pura Aviasi.
"Pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu akan diserahkan kepada PT Angkasa Pura Aviasi," kata Awaludin.
Dimana itu berarti Bandara Kualanamu dijual dengan nilai kerjasama sebesar USD 6 miliar atau sekitar Rp 85,6 triliun. Termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya senilai Rp15 triliun.
Penjualan Bandara Kualanamu itu pun sontak menuai reaksi kontra dari masyarakat Sumut. Rinto Maha seorang praktisi hukum di Medan menyesalkan aksi korporasi yang dilakukan AP II yang menjual kepemilikan Bandara Kualanamu pada pihak asing.
Ia mengaku sangat prihatin sebab Bandara Kualanamu adalah aset masyarakat Sumut.
"Kita prihatin, Sumut ini milik kita. Kalau Kualanamu full dikelola India kita pastikan akan gugat. Saya gak terima nyawa saya, naik pesawat dikelola sama asing. Kita tidak pernah mau begini modelnya," katanya kepada Indozone, Rabu (24/11) lalu.
Ia juga menyayangkan hal itu sebab sangat berpotensi menimbulkan hal-hal yang mengganggu kenyaman dan keselamatan penumpang.
"Kan kita yang bayar pajak. Lalu pemerintah ganti pajak-pajak tadi dengan pembangunan. Salah satunya dengan dibangunnya bandara Kualanamu. Kenapa kita diam saat itu dikelola asing. Ini riskan. Apakah kita tidak berpikir ada sabotase atau spionase? Kita jaga lah itu," ujarnya.
Oleh sebab itulah ia berencana untuk menggugat AP II yang telah menjual aset negara kepada perusahaan India. Apalagi menurutnya ada kepentingan dibalik penjualan Bandara Kualanamu. Pasalnya penjualannya juga dinilai tidak transparan.
"Kita nggak informasinya seperti apa? Kalau kira-kira tidak transparan, apalagi ini objek vital masyarakat Sumut, saya akan gugat. Kalau perlu dibatalkan itu," sebutnya.
