Mendagri Tunda Pilkades, Tapi Paksakan Pelaksaan Pilkada
Mendagri Tito Karnavian. / Istimewa
News
Nasional

Mendagri Tunda Pilkades, Tapi Paksakan Pelaksaan Pilkada

Senin, 21 September 2020 12:52 WIB 21 September 2020, 12:52 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pastikan akan menunda 3.000 pemilihan kepala desa (Pilkades) di seluruh Indonesia. Tapi tidak untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan alasan lebih gampang terkontrol.

Tito menyebutkan, Pilkades sengaja ditunda demi mengantisipasi peluang penularan Covid-19 ketika proses pemilihan berlangsung. 

“Ini Pilkades kita tunda, itu ada 3.000 Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol,” kata Tito dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/9) kemarin.

Menurut Tito, pihaknya sudah melayangkan surat edaran kepada seluruh Bupati di Indonesia agar menunda pemilihan kepala daerah.

“Dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai,” kata Tito.

Untuk Pilkada, kata Tito lebih mudah dikontrol karena penyelenggaranya adalah komisi pemilihan umum (KPU) di tingkat daerah. Sebab, manajemen KPU daerah diyakini lebih baik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah walaupun di tengah Pandemi Covid-19.

“Kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol, tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda,” tandas Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda 3.000 Pilkades di seluruh Indonesia. Dia juga menyarankan agar hal serupa juga berlaku pada Pilkada Desember 2020 mendatang. 

“3000 Pilkades bisa ditunda oleh Mendagri. Dan sebaiknya Kemendagri tak hanya tolak KPU memperbolehkan konser musik dll, dan tetap akan gelar Pilkada serentak, dengan dalih adanya UU,” kata Hidayat melalui akun Twitternya @hnurwahid, Senin (21/9).

Mantan Presiden PKS itu menyarankan agar Mendagri, DPR, dan DPD segera rapat untuk merevisi UU Pilkada, agar Pilkada tidak menjadi klaster Covid-19. 




Artikel menarik lainnya : 

TAG
Raden Arman
Raden Arman

Raden Arman

Editor
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US