Berikut Alasan PDIP Mengapa Tak Usung Akhyar Nasution di Pilkada Medan
Kiri: Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Antara) | Kanan: Calon Wali Kota Medan Akhyar Nasution. (Instagram/humas_pemkomedan)
News
Kota Medan

Berikut Alasan PDIP Mengapa Tak Usung Akhyar Nasution di Pilkada Medan

Selasa, 11 Agustus 2020 16:54 WIB 11 Agustus 2020, 16:54 WIB

INDOZONE.ID - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tidak mengusung Akhyar Nasution di Pilkada Kota Medan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Terkait hal itu, PDIP sendiri tentu punya alasannya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (11/8), mengungkapkan alasan  mengapa PDIP lebih memilih mengusung pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman.

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam Konferensi Pers daring.

Adalah ambisi kekuasaan dan adanya indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut yang membuat PDIP tidak mengusung calon petahana yang juga merupakan mantan kadernya itu.

Hasto mengatakan bahwa PDIP berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020. Khususnya Medan, yang belakangan ini menjadi perhatian setelah ditetapkannya 11 Anggota DPRD Sumut terkait kasus suap Eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kami lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.

Untuk tetap melancarkan ambisinya di panggung Pilkada Medan, Akhyar telah dideklarasikan bersama PKS dan Demokrat.

Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali melibatkan kepala daerah di Sumatera Utara.

"Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum," ujar Megawati.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak melakukan praktik korupsi.

"Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan," tuturnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Tonggo Simangunsong
Nanda

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US