Polisi Periksa Saksi Terkait Dugaan Korupsi Kontribusi PAD PDAM
PDAM Tirtanadi. (Google Picture/Ahmad Kholis)
News
Kota Medan

Polisi Periksa Saksi Terkait Dugaan Korupsi Kontribusi PAD PDAM

Sabtu, 07 Maret 2020 15:30 WIB 07 Maret 2020, 15:30 WIB

INDOZONE.ID - Polda Sumatera Utara masih terus mendalami kasus dugaan korupsi kontribusi Pendapatan Asal Daerah (PAD) PDAM Tirtanadi. Polda Sumut akan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Jumat (6/3/2020) mengatakan pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi berkas penyelidikan. Sejumlah saksi yang akan diperiksa itu berasal dari pihak internal PDAM Tirtanadi maupun pihak lainnya yang diduga memiliki keterlibatan.


"Siapa saja itu bakal akan kita periksa untuk melengkapi penyelidikan dan tergantung penyidik," katanya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi, Arif Haryadian. Ia dipanggil sebagai saksi atas adanya dugaan korupsi tersebut.
 
Arif mengaku diperiksa terkait dengan kontribusi PAD PDAM Tirtandai. Sesuai Perda nomor 3 tahun 2018 dalam pasal 50 disebutkan bahwa jika PDAM Tirtanadi memiliki cakupan wilayahnya 80 persen atau lebih maka diwajibkan menyetor kontribusi PAD ke Pemprovsu sebesar 55 persen dari keuntungan.


"Namun sewaktu saya masih menjabat hingga pertengahan tahun 2019, saya ada menyetorkan cicilan pertama sebesar Rp20 miliar. Kenapa menyetorkan segitu, karena saat itu hasil audit belum keluar, jadi masih berdasarkan estimasi keuntungan," jelasnya.


Ternyata setelah dilakukan audit kinerja 2018 yang diumumkan beberapa tahun lalu ternyata keuntungan mencapai Rp74 miliar dan cakupan wilayahnya telah mencapai 82 persen. Namun pihak direksi diduga tidak pernah menyetorkan PAD ke Pemprov Sumut.


"Berarti masih ada sisa yang harus dibayar sekitar lebih dari Rp10 miliar. Saya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PAD ke Pemprov Sumut," ujarnya.


Arif mengatakan dirinya sudah tidak menjabat  lagi sejak Mei 2019 sehingga ia sudah tidak mengetahui kenapa kekurangan setoran kontribusi PAD tersebut belum dibayarkan. Pada saat menjabat, Arif mengaku pernah menyetorkan kontribusi PAD sebesar Rp10,6 M.

"Pada tanggal bulan 5 tahun 2019 masa jabatan saya berakhir, sehingga tidak tahu kelanjutannya sampai saya dipanggil ke Polda Sumut untuk mempertanyakan itu," tandasnya.


Artikel Menarik Lainnya:


TAG
Fahrizal Daulay
Budi Setiawan

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU