Meski Paslon di Pilkada Langgar Aturan, KPU Tetap Tak Bisa Jatuhkan Hukuman Diskualifikasi
Ilustrasi kotak suara bertanda KPU. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
News
Nasional

Meski Paslon di Pilkada Langgar Aturan, KPU Tetap Tak Bisa Jatuhkan Hukuman Diskualifikasi

Jumat, 02 Oktober 2020 15:00 WIB 02 Oktober 2020, 15:00 WIB

INDOZONE.ID - KPU tetap tidak bisa menjatuhkan hukuman berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020 meski melanggar aturan Pilkada saat masa pandemi virus corona.

Anggota KPU, I Dewa Raka Sandi dalam sebuah webinar, Kamis (1/10), mengatakan bahwa KPU hanya bisa menjatuhkan hukuman yang mengacu pada undang-undang. Jadi, pihaknya tidak bisa menjatuhkan hukuman berupa diskualifikasi terhadap paslon.

"Secara undang-undang, kami tidak bisa menjatuhkan diskualifikasi. Jadi, sanksi yang akan kami jatuhkan kepada peserta tentu harus mengacu pada undang-undang yang berlaku," kata dia.

Dikatakan Dewa Raka, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru, yakni PKPU No 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PKPU tersebutlah semuanya telah diatur mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 saat ini, seperti persoalan kampanye, khususnya dengan kampanye tatap muka, dan sanksi kepada para pihak, terutama peringatan tertulis dan sanksi administratif.

"Tetapi memang bukan diskualifikasi peserta karena secara undang-undang kita tidak bisa memberikan sanksi demikian," ujar  dia.

Sanksi-sanksi yang dimaksud itu telah tertuang dalam Pasal 88 PKPU NO 13 tahun 2020.

Pasal 88B sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu apabila paslon peserta Pilkada menggelar iring-iringan kampanye. Jika mengulangi kesalahan, maka KPU bisa memberikan sanksi administrasi.

Lalu, Pasal 88D PKPU NO 13 tahun 2020, yakni sanksi kampanye terbuka antara lain peringatan tertulis, penghentian/pembubaran kegiatan kampanye, dan larangan melakukan kampanye yang melanggar tersebut.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Nanda
Nanda

Nanda

Writer
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU