Nilai Polisi Lamban Pindahkan Tahanan dari RTP, Obudsman Sumut: Itu pun Karena Ada Korban
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar saat Sidak ke RTP Polrestabes Medan pada Maret, 2020 lalu. (Foto/Ist).
News
Kota Medan

Nilai Polisi Lamban Pindahkan Tahanan dari RTP, Obudsman Sumut: Itu pun Karena Ada Korban

Selasa, 07 Desember 2021 14:46 WIB 07 Desember 2021, 14:46 WIB

INDOZONE.ID - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai polisi lamban melakukan  pemindahan tahanan  dari Rumah Tahanan Polisi (RTP). Meski terlambat, Ombudsman Sumut tetap memberi apresiasi.

Padahal, kesimpulan rapat koordinasi (rakor) bersama Kanwil Kemenkumham Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, Polda Sumut dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut pada hari Kamis (12/11/2020) tahun lalu, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Sumut bersedia menanggung biaya swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah.

Ditambah lagi adanya Surat Dirjen Pemasyarakatan pada 25 Agustus 2020 lalu yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan sudah inkrah (A3) boleh diterima. 

"Tetapi setahun lebih itu baru terlaksana. Itu pun karena sudah ada korban meninggal dunia karena dianaya oleh sesama tahanan beberapa waktu lalu," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut  Abyadi Siregar menjawab sejumlah wartawan perihal pemindahan tahanan  dari RTP Polrestabes Medan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Selasa, (7/12/2021).

Sebelumnya, lanjut Abyadi menjelaskan, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada 3 Nopember 2020 lalu di RTP Polrestabes Medan, Ombudsman sendiri telah menemukan sejumlah tahanan yang sudah divonis tetapi belum dikirim ke Rutan atau Lapas.

Hal itu berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM nomor surat Menkumham RI No M.HH.PK.01.01.01.04 tentang penghentian pengiriman tahanan ke Rutan dan Lapas karena alasan Covid-19. 

"Nah, waktu itu, dampak dari surat tersebut, terjadi pembludakan di rumah tahanan polisi. Kami, Ombudsman sejak Mei 2020 sudah melakukan kajian tentang ini. Di mana kondisi di lapangan sama-sama dilihat sudah memprihatinkan. Saat itu, kami menemukan beberapa tahanan yang telah berstatus inkrah belum dikirim ke Rutan dan Lapas," jelas Abyadi.

Kemudian, diungkapkannya, berdasarkan hasil kajian Ombudsman tersebut, didakanlah rapat bersama para pihak terkait di Rumah Dinas Gubernur yang menyepakati Satgas Penanganan Covid-19 bersedia membiayai Swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah.

Selanjutnya, waktu itu, pihak  Kemenkumham menyatakan siap menerima apabila seorang tahanan inkrah dan dinyatakan bebas Covid-19.

"Apalagi pada 25 Agustus 2020 lalu, mereka, Kemenkumham Sumut menerima Surat Dirjen Pemasyarakatan yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan yang sudah inkrah (A3) boleh diterima. Tetapi, mengapa baru sekarang itu direalisasikan setelah jatuh korban," jelas Abyadi. 

Padahal waktu itu, tercatat bahwa ada sekitar 1.600 tahanan di Sumut yang sudah memiliki putusan inkrah namun belum diterima di Lapas atau tertahan di RTP. 

Oleh sebab itu, kata Abyadi, ia menilai pihak terkait lamban memimindahkan para tahanan  yang sudah berstatus inkrah itu ke Lapas atau Rutan.

"Kendati demikian, kita tetap mengapresiasi langkah yang diambil Kapolda Sumut terkait pemindahan tahanan yang telah berstatus inkrah itu ke Lapas dan Rutan. Ke depan, ini harus jadi perhatian serius," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau langsung pemindahan tahanan RTP Polrestabes Medan  yang sudah berstatus inkrah ke Lapas dan Rutan.

Itu dilakukan berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) Kapolda Sumut tentang tewasnya seorang tahanan kasus pencabulan yang dianiaya sesama penghuni RTP Polrestabes Medan.

"Langkah yang dilakukan Kapolda Sumut tidak lepas dari hasil Analisa den Evaliasi Anev kejadian beberapa waktu yang lalu ada tahanan yang meninggal dianiaya sesama tahanan sendiri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarkat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Agar hal tersebut tidak terulang lagi, dia katakan, dilakukan Anev dan diputuskanlah untuk memindahkan para tahanan yang sudah berstatus inkrah.

"Jadi, kita tidak ingin hal itu terulang kembali. Bapak Kapolda melihat, menganalisa dan evaluasi yang dilakukan malam ini dengan memindahkan kurang lebih 300 tahanan yang sudah memiliki ketetapan hukum," pungkas Hadi usai pemindahan tahanan di RTP Polrestabes Medan, Senin, (6/12/2021) malam.


Artikel Menarik Lainnya:



Aqmarul Akhyar

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US