Sumut Rancang Perda RUPM, Sekda: Semoga Meningkatkan Realisasi Investasi
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis menghadiri dan memberi sambutan pada Workshop Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di Ballroom Hotel Santika Dyandra Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Rabu (1/1
News
Kota Medan

Sumut Rancang Perda RUPM, Sekda: Semoga Meningkatkan Realisasi Investasi

Kamis, 02 Desember 2021 10:17 WIB 02 Desember 2021, 10:17 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis, saat mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebagai keynote speaker dalam acara Workshop Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (1/12/2021).

“Peraturan daerah yang bakal kita terbitkan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi aktivitas pelaku ekonomi di Sumatera Utara. Kedua Perda ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi Sumut yang siap ditawarkan, atau investment project ready to offer,” ujar Afifi Lubis, seperti yang dikutip Indozone, Rabu (1/12/2021).

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Afifi menjelaskan bahwa respons Pemprov Sumut dalam hubungannya dengan kondisi yang ada di Sumut, sama seperti arahan Pemerintah Pusat, bahwa keputusan tersebut tidak serta merta berlaku langsung.

“Tentunya kita berharap keputusan MK ini  tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia terkhusus Sumatera Utara,” ucapnya.

Menyinggung efektivitas implementasi  Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) yang masih terasa lambat untuk meningkatkan ekosistem investasi  dan kegiatan berusaha, mewakili Pemprov Sumut Afifi menyampaikan, penerapan sistem OSS-RBA masih harus dimaksimalkan agar pelayanan perizinan dapat diselenggarakan lebih efektif dan sederhana.

“Masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan, seperti sistem aplikasi yang sering error, masih banyak masyarakat pelaku usaha yang belum paham, lambatnya respons dari kementerian investasi/BKPM terhadap masalah yang disampaikan oleh daerah, serta tidak adanya masa transisi pascapemberlakuan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA yang menyebabkan terkendalanya proses perizinan untuk beberapa sektor,“ jelas Afifi.

Untuk itu, dia katakan, Pemprov Sumut meminta kepada Pemerintah Pusat, agar penggunaan sistem OSS-RBA dapat dimaksimalkan, bukan justru menjadi persoalan baru.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden selaku Sekretaris Satgas UUCK Arif Budimanta, menyampaikan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK terkait status UUCK. Pemerintah terus berkomitmen agenda reformasi struktural, regulasi dan birokrasi akan terus dijalankan.

“Dalam upaya tersebut, Sagtas UUCK menyelenggarakan berbagai diskusi, konsolidasi dan koordinasi di berbagai daerah, untuk menjaring sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai isu dalam pelaksanaan UUCK yang berkembang,”  tambah Arif.


.

Aqmarul Akhyar

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US