Awas, Sanksi Sudah Menanti Para ASN yang tak Netral dalam Pilkada
Pilkada serentak. / istimewa
News
Kota Medan

Awas, Sanksi Sudah Menanti Para ASN yang tak Netral dalam Pilkada

Minggu, 29 November 2020 15:01 WIB 29 November 2020, 15:01 WIB

INDOZONE.ID - Ketua KPUD Sumatera Utara, Herdensi menyebutkan, keadilan pemilihan umum (Pemilu) akan cidera akibat ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Sanksi juga telah menanti para ASN yang terbukti tak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Pasangan calon yang memanfaatkan atau memobilisasi ASN yang menggunakan anggaran negara pasti secara tidak langsung merugikan pasangan calon lain yang tidak memiliki akses birokrasi," katanya, di Medan, Minggu (29/11/2020).

Dia mencontohkan, kampanye yang dilakukan melalui berkampanye dalam mem-posting, berkomentar dan membagikan informasi di media sosial. Serta ikut meramaikan deklarasi calon, ikut kampanye dengan atribut ASN, hadir di acara partai politik, jadi panitia kampanye, mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri, membuat keputusan yanng menguntungkan atau merugikan paslon.

Dilansir dari Antara, pada sisi lain, ASN juga memiliki hak pilih sepanjang yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilih itu.

Sekretaris Daerah Sumatera Utara, R Sabrina, mengatakan, ASN merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan birokrasi pemerintahan.

Dalam pasal 12 UU Nomor 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan: Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, ASN tidak berpihak kepada kepentingan apapun, selain pembangunan dan pelayanan publik. Netralitas ASN merupakan gambaran kualitas penyelenggaraan Pilkada yang berasas langsung, jujur, dan adil.

Sabrina mengatakan ada beberapa sebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN, di antaranya ASN yang hendak mempertahankan jabatannya hingga memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pasangan calon.

Ia menegaskan, ASN yang melanggar netralitas akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. 

"Maka ASN yang melanggar netralitas diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya," katanya.



Artikel menarik lainnya: 

TAG
Raden Arman
Raden Arman

Raden Arman

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US