Diduga Program Kartu Prakerja Bermasalah, KPK Diminta Lanjutkan Kajian Jadi Penyidikan
Sejumlah pejabat KPK dalam kajian program kartu prakerja. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
News
Nasional

Diduga Program Kartu Prakerja Bermasalah, KPK Diminta Lanjutkan Kajian Jadi Penyidikan

Jumat, 26 Juni 2020 12:30 WIB 26 Juni 2020, 12:30 WIB

INDOZONE.ID - Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peristiwa pidana diduga kuat telah ada dalam program Kartu Prakerja, salah satunya dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan.

Menyikapi hal tersebut, inisiator Prakerja.org Andri W Kusuma meminta KPK melanjutkan kajian tersebut ke tingkat penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Andri dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/6/2020).

Ia menyebut, kajian yang dilakukan KPK itu sudah masuk ke ranah penyidikan karena merupakan bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

"Kami minta juga KPK lebih tegas untuk melanjutkan kembali kajian ini karena menurut kami sebenarnya ini sudah termasuk penyelidikan halus untuk ke ranah penyidikan," ungkapnya dikutip dari Antara, Jumat (26/6/2020).

Sebelumnya, KPK telah merampungkan kajian atas program Kartu Prakerja dan juga telah mengirim hasil kajian tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada 2 Juni 2020.

"Beberapa temuan KPK terkait program kartu prakerja antara lain sekitar 9 juta calon peserta yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kemudian penggunaan "fitur face recognition" dalam program ini dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta," tutur Andri.

KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah serta tak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan pelatihan kartu prakerja gelombang ke-4 ditunda sementara sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu, mengusulkan agar program ini kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Artikel Menarik Lainnya

TAG
Fahrizal Daulay
Laila Rahmi Batubara

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU