INDOZONE.ID - Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Elfrida Panjaitan, membantah terkait adanya kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi penundaan tanam bagi petani. Pasalnya, pupuk subsidi tersebut sudah disalurkan pada masa tanam pertama dan kedua.
"Terkait adanya informasi kelangkaan pupuk subsidi tidak benar, setelah saya konfirmasi kelapangan dan langsung berbicara terhadap ketua kelompok tani, bahwasanya tidak terjadi penundaan tanam," ungkap Elfrida kepada media, seperti yang dikutip indozone, Senin (24/1/2022).
Sebenarnya, lanjut Elfrida, Desa tersebut sudah panen dua kali yang artinya indeks pertanaman dua kali sudah berhasil dan tingkatan produksi rata-rata 6,3 ton per hektar. Personal timbul ketika akan melakukan musim tanam ke 3 yang menyebabkan Kelangkaan pupuk.
"Akan tetapi yang saya ketahui bahwasanya kuota pupuk subsidi itu hanya tersedia untuk dua kali musim tanam jam sedangkan kelompok tani tersebut ingin menanam di musim tanam ketiga sehingga ini menjadi permasalahan," paparnya.
Namun, dia katakan, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke lapangan, bersama seluruh kordinator dan PPL yang ada di Kecamatan Huta Bayu Raja, bahwasanya persoalan tersebut tidak ada.
"Justru para petani sedang bersiap-siap untuk melakukan tanam pada tahun 2022," ungkapnya.
BACA JUGA: Kado Untuk Bu Mega, PDI Perjuangan Sumut Tanam 35 Ribu Pohon
Senada dengan dengan hal tersebut, Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Sumut, Jonni Akim Purba, menyatakan terkait kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun tidak benar
"Selama ini kita dengar Sumatera Utara itu langka pupuk sebenarnya tidak langka, hanya kurang dari jumlah alokasi yang ada. Namun demikian kita tetap berusaha agar petani kita mendapat jatah alokasi sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Alokasi pupuk subsidi tahun 2022, kata Jonni, untuk Sumatra Utara khususnya untuk Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) tahun ini mendapatkan alokasi untuk pupuk Urea sebanyak 156.156 ton dan NPK 109.243 ton.
"Ini kita alokasi akan kita gunakan maksimum untuk petani kita di Sumatera Utara," tambahnya.
Terkait distribusi, lanjut Jonni, tetap menerapkan pedoman sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian No 41, Alokasi sesuai degan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Jadi diminta untuk distributor, kios dan kelompok tani agar berperan aktif, dimana penebusan pupuk subsidi sesuai e-RDKK dan petani yang terdaftar di e-RDKK. Jadi Sumatera Utara itu dari pupuk bersubsidi tetap terbantu dan kita tetap monitor bagaimana pupuk non subsidi bisa memenuhi kebutuhan," katanya.
Berkaitan dengan isu kelangkaan pupuk tersebut, sebelumnya Kementerian Pertanian juga telah melakukan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Simalungun. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, pihak Kementerian Pertanian tidak menemukan kelangkaan pupuk subsidi.
Sebelumnya, diberitakan yang terjadi di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, sulitnya memperoleh pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk nonsubsidi membuat sejumlah petani di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terpaksa menunda bercocok tanam. Sejak panen padi bulan September 2021 lalu hingga kini belum melakukan penanaman kembali.
Artikel Menarik Lainnya:
- Kado Untuk Bu Mega, PDI Perjuangan Sumut Tanam 35 Ribu Pohon
- Rudiyanto Mengingatkan Pemilihan Kepling Bisa Turunkan Kredibilitas Pemko Medan
- OTT di Pemkab Langkat, KPK Amankan Uang, Edy Rahmayadi Berkomentar
