Sri Mulyani Resmi Beri Pulsa untuk PNS Rp200-400 Ribu/Bulan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
News
Nasional

Sri Mulyani Resmi Beri Pulsa untuk PNS Rp200-400 Ribu/Bulan

Selasa, 01 September 2020 12:14 WIB 01 September 2020, 12:14 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menetapkan anggaran pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp200-400 ribu per bulan. Ketetapan itu tertuang dalam  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri tersebut ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Dalam keputusannya, Sri Mulyani membuat delapan keputusan mengenai biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020.

Berikut delapan keputusan terkait biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020.

1. Biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp 400 ribu per orang per bulan. Pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah sebesar Rp 200 ribu per orang per bulan.

2. Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.

3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.

4. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.

5. Pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

6. Pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

8. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Tonggo Simangunsong
Nanda

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US