Deklarasi Damai Pilkada, Sekda Medan: Beberapa Pihak Minta Pilkada Ditunda
Deklarasi Damai Pilkada di Medan. / HO Pemko Medan
News
Kota Medan

Deklarasi Damai Pilkada, Sekda Medan: Beberapa Pihak Minta Pilkada Ditunda

Rabu, 30 September 2020 13:58 WIB 30 September 2020, 13:58 WIB

INDOZONE.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman hadiri acara Deklarasi Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Hotel Emerald Garden, Rabu (30/9) pagi.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan sosialisasi maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Hal ini digelar sebagai bentuk komitmen dan pernyataan partai politik (parpol) peserta Pilkada 2020 di wilayah Kota Medan untuk melaksanakan Pilkada Tahun 2020 dengan damai dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Beberapa pihak malah meminta agar Pilkada serentak ditunda, menunggu hingga pandemi Covid-19 ini reda demi menghindari potensi terjadinya cluster corona akibat Pilkada. Jika Pilkada tetap digelar, mereka mengancam untuk tidak menggunakan hak pilihnya," kata Wiriya.

Menurutnya, meskipun hak untuk memilih atau tidak memilih merupakan hak asasi setiap manusia, namun perlu kiranya dilakukan upaya lebih untuk menggerakkan nurani para pemilih. Agar para pemilih bisa memahami visi dan misi calon pemimpin pilihannya. Maka mau tidak mau harus dicari cara yang inovatif agar pesan yang dikemas apik tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat. Cara-cara pengumpulan massa dalam jumlah besar sebagaimana yang lazim dilakukan sebelum pandemi Covid-19, harus bisa diganti dengan cara lain yang lebih kreatif.

"Namun jika tetap membandel dan terus saja mengumpulkan massa dalam jumlah besar, setiap harus siap-siap berhadapan dengan pihak kepolisian dan Bawaslu untuk itu saya meminta dengan sangat, agar setiap calon harus mampu mengendalikan massanya sehingga tidak sampai melanggar protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah," jelasnya.

"Sekali salah memilih atau malah tidak memilih, maka selama 5 tahun masyarakat akan terpaksa berada di bawah pimpinan seseorang yang belum tentu bisa membawa aspirasinya ke arah yang diinginkan. Namun jika pemimpin yang dipilih sesuai dengan hati nurani dan amanah dalam menjalankan tugasnya, maka itu berarti masyarakat telah berperan serta secara aktif dalam pembangunan," pesannya.


Artikel menarik lainnya: 

TAG
Raden Arman
Raden Arman

Raden Arman

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US