Sinergi DPRD dan OPD Didorong untuk Pastikan Program APBD Tepat Sasaran

Pemprov Sumut bersama Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Binjai, Senin (6/7/2026). (Pemprov Sumut)
Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Binjai, Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah ini difokuskan pada penyusunan agenda sekaligus penentuan lokasi yang akan dikunjungi selama lima hari pelaksanaan reses. Selain itu, forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau secara menyeluruh.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, Erwin Harahap, memaparkan gambaran awal mengenai sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat melalui pembiayaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Erwin menjelaskan bahwa beberapa perangkat daerah telah menjalankan program sesuai rencana. Salah satunya Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya yang memiliki paket pekerjaan pada sektor ekonomi air minum dan pengelolaan sumber daya alam.

Baca juga: Wakil Wali Kota Medan Dorong Generasi Muda Junjung Sportivitas Lewat Kejurda INKANAS

Selain itu, Dinas Pendidikan juga tengah melaksanakan dua kegiatan utama yang saat ini masih berada dalam proses pengerjaan. Informasi tersebut menjadi bagian dari data awal yang akan digunakan selama pelaksanaan reses berlangsung.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan hari pertama musyawarah lebih difokuskan pada pemetaan program serta penguatan koordinasi antara DPRD dan seluruh OPD yang terlibat.

Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar seluruh program pembangunan yang dibiayai APBD dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ajie menjelaskan bahwa fokus pengawasan tidak hanya menyentuh pembangunan infrastruktur, tetapi juga berbagai program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain penanggulangan banjir, pembangunan jalan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat di wilayah Binjai dan Langkat.

Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Ajie, seluruh kegiatan yang dibiayai APBD harus mampu dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itu, koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.

Baca juga: PRSU ke-50 Tawarkan Pameran, Kuliner, dan Konser Artis Nasional dalam Satu Kawasan

Ia juga berharap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diikuti dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik maupun penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.

Setelah musyawarah pembuka selesai dilaksanakan, rombongan melanjutkan rangkaian reses dengan mengunjungi panti jompo yang berada di bawah naungan Dinas Sosial di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan lapangan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan BUMD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, UPT Samsat Binjai dan Langkat, PT Aneka Industri dan Jasa, serta Kepala Cabang Bank Sumut Stabat. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.