Rapat dengan Kemen ATR/BPN, Bobby Nasution Siapkan Pembangunan di Medan Utara
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (Foto/stimewa).
News
Kota Medan

Rapat dengan Kemen ATR/BPN, Bobby Nasution Siapkan Pembangunan di Medan Utara

Jumat, 22 Oktober 2021 08:45 WIB 22 Oktober 2021, 08:45 WIB

INDOZONE.ID - Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di Jakarta Kamis (21/10/2021).

Pada kesempatan itu, Bobby membawa isu pembangunan yang harus merata di Kota Medan. Sebab menurutnya, selama ini pembangunan di Kota Medan masih didominasi pusat kota.

Oleh karena itu, ia lantas mencanangkan agar pembangunan juga merata hingga ke pinggiran kota termasuk Kawasan Medan Utara.

“Salah satu isu strategis penataan ruang di Kota Medan yaitu perkembangan kota yang masih cenderung memusat pada inti kota. Maka dari itu, perlunya pemerataan pembangunan, khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian Utara,” katanya.

Menantu Presiden Jokowi itu ingin kawasan Utara Kota Medan ditetapkan sebagai pusat kota di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial-budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

“Sebagian besar arahan pengalokasian Kawasan lindung berada di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian pada rencana pembangunannya mengingat Medan Utara mempunyai potensi yang dapat dikembangkan salah satunya sebagai Water Front City,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kemen ATR/BPN, Abdul Kamarzuki pada yang juga dihadiri Wali Kota Batu dan Wali Kota Cirebon tersebut mengatakan, ke depan RTRW akan jadi satu kesatuan produk yang sinkron.

“Nantinya tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah. Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang maka pembahasan ini sangat penting untuk mensinkronkan berbagai kebijakan,”  katanya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .

“Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian dokumen, maka pemerintah daerah harus segera membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi.

Selain itu, menurutnya Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14/2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Indonesia.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Anisa Rizwani

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU